Prof. Mark Furse: Mengapa Bisnis Indonesia Harus Cemas

Competition law atau yang sering disebut dengan hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengontrol perilaku perusahaan, mulai dari perjanjian, penggunaan kekuatan pasar (monopoli / dominasi), merger, serta tindakan komersial lain yang melewati batas nasional. Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) memiliki hukum persaingan usaha yang baik serta maju. Keduanya telah merespon batas tertentu untuk perilaku anti-persaingan usaha yang muncul di luar wilayah geografis mereka. Demikian, menjadi saat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memahami hukum persaingan usaha tersebut karena dari waktu ke waktu semakin banyak kerjasama internasional di bidang usaha yang terjadi.
Menjalin Kerja Sama dengan Murdoch University

Prof. Jürgen Bröhmer kembali berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) setelah dua tahun sebelumnya sempat datang sebagai dosen tamu. Pada hari Kamis (17/3) Dekan Murdoch University School of Law ini menginisiasi adanya sebuah kerjasama antara Murdoch University dengan UGM, khususnya untuk Murdoch University School of Law dengan FH UGM. Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) lalu ditandatangani sekitar pukul 10.00 WIB oleh Prof. Jürgen Bröhmer dan Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan FH UGM.
Indonesia perlu segera menetapkan Indikator “Kejadian Luar Biasa” Demam Berdarah

Kamis (17/03/16), berlangsung Bulaksumur Legal Discussion kedua dengan Tema “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Studi Hukum Lingkungan Mengenai Wabah Demam Berdarah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dosen Hukum Lingkungan, Ibu Dinarjati Eka P, S.H., M.Hum. sebagai pemakalah dalam acara tersebut memaparkan hasil penelitian beliau atas bahasan tersebut dengan didampingi Bapak Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. yang memandu acara sebagai moderator.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan menjadi hal utama dalam mencegah wabah demam berdarah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, merumuskan peraturan sedemikian rupa dengan tujuan agar wabah demam berdarah ini dapat diatasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya menjadi sarana pengatur kesadaran masyarakat sebagai pelaku untuk mencegah dan mengendalikan wabah demam berdarah. Pada tingkatan tertentu jika wabah demam berdarah yang meningkat cukup pesat sampai dengan dua kali lipat, maka pemerintah bisa menempatkan demam berdarah sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Penghormatan Terakhir Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.

Bangsa Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Rabu (16/3), Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., berpulang di usianya yang ke-77 di rumah duka Perumahan Dosen Fakultas Hukum UGM, Jalan Waringin Sari C/13, Depok, Sleman. Sebelum dimakamkan, pada Kamis (17/3) segenap keluarga besar UGM, khususnya dari Fakultas Hukum UGM, serta para pelayat dari berbagai pihak memberikan penghormatan terakhir di Balairung UGM.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Marlinda Irwanti, salah satu anak almarhun sebagai wakil dari keluarga, mengucapkan terima kasih atas penghormatan terakhir ini serta meminta maaf apabila almarhum semasa hidupnya melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. “Karena sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti Ayahanda kami banyak kesalahan-kesalahannya. Dan mudah-mudahan hari ini dengan ketulusan dan ketulusan bapak-ibu semua dapat memaafkan kesalahan almarhum,” ujarnya.
FH UGM Menjaga Kualitas Melalui Workshop Panduan Penyusunan Soal Ujian

Jumat, 11 Maret 2016, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan workshop panduan penyususunan soal ujian FH UGM. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut digelar di Ruang 3.1.1 FH UGM dan dibuka oleh Ketua Program Studi Sarjana FH UGM, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
Dalam pembukaan acara workshop tersebut, Jaka Triyana menjelaskan bahwa dalam rangka pemantapan komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas FH UGM senantiasa mengadakan evaluasi rutin. Pada tahun 2015 silam, Fakultas Hukum merevisi Kurikulum 2011 menjadi Kurikulum 2015 yang telah secara resmi dipergunakan dalam program-program studi S1, S2, dan S3 sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016. Perubahan-perubahan substantif dalam Kurikulum 2015 meliputi antara lain penambahan mata kuliah baru; pengadaan kembali mata kuliah yang sempat ditiadakan; hingga penyesuaian bobot mata kuliah. Perubahan-perubahan di Fakultas Hukum ini memerlukan pemersatuan pandangan dan penghayatan visi-misi pendidikan tinggi FH UGM dalam pelaksanaan perkuliahan serta quality control dalam materi kuliah, bahan ajar, dan soal-soal ujian.
Bersama DPN Peradi, FH UGM Gelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi para sarjana hukum yang berminat menapaki karir sebagai advokat. Kegiatan ini rutin digelar sejak tahun 2008 yang bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi). PKPA tahun ini dibagi menjadi 3 (tiga) periode. Kamis (10/3), PKPA angkatan I tahun 2016 yang telah dimulai sejak 22 Februari 2016 resmi ditutup. Sebanyak 45 peserta dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia terdaftar dalam pelatihan ini.
Kuasa Paksa: Antara Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Kamis, 3 Maret 2016 pukul 13.00-15.00 WIB bertempat di Ruang Debat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM-FH UGM) memulai kembali Diskusi Akademik bulanan yang sempat terhenti beberapa saat. Diskusi Akademik kali ini dikemas dengan brand baru yaitu “Bulaksumur Legal Discussion” atau BLD. Dengan tema Kuasa Paksa: Antara Kepastian Hukum dan Kemanfaatan yang disampaikan oleh Bapak Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum, bidang keahlian adalah Kontrak, BOT dan Perjanjian Kredit dengan didampingi Moderator Ibu Ninik Darmini, S.H., M.Hum yang keduanya merupakan Dosen pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum UGM.